Wali Kota Dedy Wahyudi Pastikan WFA Aman dan Pantai Panjang Terkendali
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, memastikan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat dirinya melakukan inspeksi langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hari Rabu (25/03/2026), didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Medy Pebriansyah, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Widodo.
Dalam peninjauan itu, Dedy menegaskan bahwa penerapan WFA tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya untuk OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, instansi yang memberikan layanan vital kepada masyarakat tetap diwajibkan beroperasi secara normal dari kantor.
“OPD yang langsung melayani masyarakat seperti Dukcapil tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada pengurangan kualitas layanan, itu yang paling utama,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja para ASN yang dinilai tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik, meskipun sebagian menjalankan sistem kerja fleksibel.
Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan sektor yang tidak boleh terganggu oleh kebijakan apa pun, termasuk WFA. Oleh karena itu, sistem ini dirancang selektif agar tidak berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Dedy menyebut, pihaknya terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan implementasi WFA berjalan efektif dan tidak menurunkan produktivitas ASN.
“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan, pelayanan masih berjalan optimal. Ini menunjukkan komitmen ASN kita tetap terjaga,” ujarnya.
Selain memantau kinerja OPD, Wali Kota juga menyoroti kondisi kawasan wisata, khususnya Pantai Panjang, yang saat ini mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.
Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif dengan memasang spanduk informasi terkait tarif parkir resmi dan harga makanan-minuman di kawasan wisata. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik pungutan liar maupun penetapan harga yang tidak wajar.
Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan pelanggaran di lapangan, termasuk juru parkir ilegal atau pedagang yang menaikkan harga secara sepihak.
“Kalau ada tarif parkir tidak sesuai aturan, silakan dokumentasikan. Laporkan, dan kami pastikan dalam 1x24 jam akan ditindaklanjuti,” tegas Dedy.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban, Pemerintah Kota Bengkulu bersama aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menurunkan personel untuk melakukan pengawasan rutin di lapangan.
Tak hanya itu, sanksi tegas juga telah diterapkan bagi oknum yang terbukti melanggar aturan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pencabutan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi petugas parkir yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga citra daerah sebagai destinasi wisata yang nyaman dan ramah bagi pengunjung.
Di sisi lain, Dedy mengungkapkan rasa optimisme terhadap perkembangan sektor pariwisata di Bengkulu. Lonjakan jumlah wisatawan, terutama di kawasan Pantai Panjang, dinilai sebagai sinyal positif dari upaya penataan yang telah dilakukan pemerintah.
Ia menyebut, tingkat hunian hotel yang meningkat serta ramainya unggahan di media sosial menjadi indikator bahwa Bengkulu mulai dilirik sebagai destinasi wisata favorit.
“Penataan kawasan wisata mulai menunjukkan hasil. Dampaknya terasa langsung pada ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pembangunan fasilitas pendukung, seperti gazebo dan sarana lainnya, masih dalam tahap bertahap dan akan terus dilanjutkan hingga selesai.
Dengan kombinasi kebijakan WFA yang selektif serta pengawasan ketat di sektor pariwisata, Pemerintah Kota Bengkulu berupaya menjaga keseimbangan antara kinerja birokrasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dedy menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pembenahan agar pelayanan publik tetap prima sekaligus menciptakan lingkungan wisata yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.
“Pelayanan harus tetap maksimal, dan wisata juga harus tertata. Ini komitmen kita untuk Bengkulu yang lebih baik,” tutupnya.
